Kontribusi perguruan tinggi dalam percepatan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) ternyata lebih efektif dibandingkan metode konvensional, yang menghabiskan waktu hingga enam bulan untuk memelekan huruf peserta buta aksara. Ironisnya, hal ini dipandang ancaman bagi dinas pendidikan setempat karena 'dinilai' merebut jatahnya. Di sisi lain, Indonesia menargetkan untuk menurunkan angka buta aksara dari 15 juta orang (9,3 persen) pada tahun 2007 menjadi 7,5 juta orang (lima persen) pada tahun 2009 dalam waktu tiga tahun. Apalagi, selama ini pola konvensional untuk memelekan peserta buta aksara membutuhkan enam bulan sedangkan perguruan tinggi hanya dua bulan.
Demikian dikemukakan Penanggungjawab Kuliah Kerja Nyata Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Gajah Mada (KKN-PPM UGM) Prof. Dr. Retno Sunarminigsih Sudibyo, MSc, Apt dalam diskusi pendidikan 'Percepatan Pemberantasan Buta Aksara: Antara Kewajiban dan Tuntutan Konvensi Dunia' yang diselenggarakan Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional di Wisma MM UGM, Jumat [25/5].
"Perguruan tinggi memiliki program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberantasan Buta Aksara dalam bentuk paket ajar pendidikan keaksaraan tingkat dasar dua bulan. Inilah yang menjadi ancaman pelaksanaan di lapangan sebab selama ini baik Depdiknas, Dinas dan LSM melaksanakan selama enam bulan," kata Retno yang juga Wakil Rektor Bidang PPM-UGM itu. Menurut dia, akibatnya KKN PBA yang dilakukan perguruan tinggi dipersulit atau ditolak di daerah dan dianggap sebagai "ancaman" bagi Dinas Pendidikan/LSM karena mereka lebih "nyaman" dengan Paket Ajar Keaksaraan Depdiknas yang dilaksanakan enam bulan.
Dia mengemukakan, kontradiksi dengan Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara perguruan tinggi selalu mendapatkan atau diberi peserta didik dengan lokasi yang sulit dijangkau. Padahal saat ini, kata Retno, sebanyak 7,5 juta penduduk harus melek aksara selama 3 tahun dan sebanyak 2,5 juta penduduk per tahun harus melek aksara sementara kapasitas pemberantasan buta aksara (PBA) Depdiknas dan Dinas Pendidikan Daerah sekitar 1,5 juta per tahun sehingga ada perbedaaan satu juta per tahun. Dia mengemukakan, pemberian konsep 'calistung' serentak dengan pengenalan bahasa Indonesia terlalu berat bagi peserta didik yang rata-rata kecerdasannya terbatas. Huruf kapital diberikan secara terpisah dari huruf kecilnya menyebabkan penghafalan tiga kali/langkah oleh peserta didik.
Retno menjelaskan, UGM berpartisipasi dalam percepatan PBA melalui pembuatan Paket Ajar Keaksaraan Tingkat Dasar dengan Bahasa Ibu yakni Madura, Jawa, Sunda dan Bugis metoda bertingkat Paket Ajar Pendidikan Keaksaraan Tingkat Dasar dua bulan dengan target lima juta penduduk per tahun.(sumber: jugaguru.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar